JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dimaksud dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) kemudian anggota Global Plastics Alliance (GPA) meminta menyepakati perjanjian ambisius lalu dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta daur ulang.
Pada sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang tersebut akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa topik penting, termasuk model yang digunakan akan digunakan instrumen hukum internasional yang dimaksud mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC juga GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang menghormati keperluan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja sama-sama untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang digunakan sangat berbeda dan juga membutuhkan solusi yang berbeda pula.
“Pendekatan global yang digunakan seragam terhadap kebijakan juga regulasi tiada akan berhasil. Oleh dikarenakan itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara kemudian wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang mana paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang tepat antara kewajiban global lalu langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga mereka dapat menerapkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi dia secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang digunakan menggunakan plastik di tempat tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai substansi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk materi mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum kemudian persyaratan pelaporan yang tersebut memverifikasi akuntabilitas negara pada melacak kemajuan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, dan juga daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di area Global Plastics Alliance Edi Rivai mengungkapkan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di dalam mana semua program plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan sampah plastik.
“Transisi menuju dunia usaha sirkular akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, memacu perkembangan ekonomi, dan juga menciptakan lapangan kerja, khususnya pada negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah juga daur ulang yang dimaksud kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada merancang sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang mana bertanggung jawab lalu mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
