JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres dan juga Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Skala HAM 2024, Distraksi Hak Asasi pada Rezim Transisi yang digunakan dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tiada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang digunakan tiada inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang dimaksud menjadi alasan di area balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang digunakan diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, lalu tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil dan juga urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan juga berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang mana patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, juga pemenuhan HAM pada Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang digunakan terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik juga Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil juga urusan politik juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dijalankan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang dimaksud menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, kemudian pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang mana paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber lalu expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
