JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan seruan “#KaburAjaDulu” secara tidak ada segera akan membantu perekonomian negara lain. Menurutnya hal yang disebutkan justru akan menghadirkan kerugian bagi bangsa Indonesia.
“Kalau berbagai warga kita di dalam luar, ya memang benar itu aslinya dengan secara tidak ada segera mereka itu akan membantu perekonomian negara orang,” kata Menteri P2MI , Karding ketika dijumpai di tempat kantornya di dalam Jakarta, Hari Senin (17/2/2025).
Menteri Karding menjelaskan, itu dimungkinkan sebab warga Indonesia yang mana bekerja di tempat luar negeri akan menghabiskan penghasilannya di area sana. Dengan demikian perputaran perekonomian tidaklah berjalan di dalam negara selama yaitu Indonesia.
“Karena kan belanjanya di area sana, makannya di dalam sana, sehingga perputaran uangnya dalam sana. Kita harapkan sebenarnya kita bantu negara kita yang digunakan lagi memang sebenarnya butuh kebersamaan untuk bangkit di area bawah pemerintahan,” lanjutnya.
Lebih terpencil Menteri Karding juga mengungkapkan seruan yang dimaksud belum tentu menjadi solusi, akibatnya untuk pergi dari Indonesia perlu persiapan yang mana matang. Ia pun menekankan bahwa boleh bagi seseorang bekerja di dalam luar negeri, namun dengan catatan harus miliki keterampilan yang tersebut memadai.
“Teman-teman muda ini juga harus paham bahwa kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Kenapa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak ada gampang. Apalagi kalau tidaklah miliki skill,” papaprnya.
Meski begitu Ia mengakui tagar “Kabur Aja Dulu” menjadi unsur evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, itu merupakan sentilan bagi pemerintah untuk terus berbenah.
“Mungkin koreksi anak muda terhadap kita, oleh sebab itu kita harus memperbaiki beberapa hal. Hal ini kelihatannya hashtag Kabur Aja Dulu sepele, tapi sesungguhnya itu mendasar,” ungkap Menteri Karding.
Menteri Karding menilai fenomena Kabur Aja Dulu perlu disikapi dengan serius. Ia pun menekankan agar ini bisa jadi segera direspon oleh pemerintah, mengingat persoalan pekerjaan, kenyamanan, kemudian keamanan menjadi hal yang tersebut krusial bagi masyarakat.
