JAKARTA – Pangeran Andrew bisa jadi mengakhir kekuasaan Raja Charles III dengan kontrversinya yang tersebut menciptakan warga Inggris semakih gerah. Tindakannya yang mana kontroversi itu memberi efek negatif serta mengancam reputasi kerajaan.
Dikutip Marca, Pangeran Andrew yang dipermalukan Keluarga Kerajaan Inggris ini kembali menghadapi kritik lalu tuduhan berhadapan dengan proses industri yang dimaksud dapat mengancam tiada belaka reputasinya, juga stabilitas monarki yang digunakan sanggup mengakhiri kekuasaan kakaknya, Raja Charles III.
Duke of York yang tersebut berusia 64 tahun dikabarkan sudah mengesahkan perjanjian kontroversial dengan perusahaan Belanda Startupbootcamp (SBC), yang tersebut menggunakan koneksinya melalui inisiatif Pitch@Palace untuk mengamankan kegiatan di dalam seluruh dunia.
Kesepakatan itu berpotensi membuatnya berjauhan lebih tinggi kaya, tetapi para ahli khawatir bahwa tindakan Pangeran kemungkinan besar ilegal dikarenakan penulis kerajaan kemudian mantan menteri Dalam Negeri Norman Baker sudah pernah mengutuk tindakan Duke, menyebutnya “tidak sesuai aturan”.
Menurut mantan pejabat pemerintah tersebut, data yang dimaksud dijual oleh Pangeran Andrew bukanlah miliknya secara pribadi, melainkan milik para pengusaha perusahaan yang tersebut terlibat pada Pitch@Palace, acara yang mana dimaksudkan untuk membantu para perusahaan rintisan terhubung dengan para investor.
Selanjutnya, Baker bermaksud untuk mengajukan pengaduan resmi ke Kantor Komisioner Informasi, dengan alasan bahwa jualan data ini dapat melanggar undang-undang pemeliharaan data.
“Baginya untuk menjualnya sekarang, itu bukan terhormat, bukan pantas, itu mungkin saja ilegal,” kata Baker pada acara The Sun’s Royal Exclusive.
“Saya khawatir beliau bajingan kemudian beliau perlu dimintai pertanggungjawaban melawan hal itu,” tuturnya lagi
Kesepakatan dengan SBC ini memunculkan pertanyaan tentang komitmen Andrew terhadap tanggung jawab kerajaannya, akibat keterlibatannya di Pitch@Palace sebelumnya diposisikan sebagai inisiatif rakyat yang digunakan dimaksudkan untuk menguntungkan perekonomian Inggris.
