
JAKARTA – eksekutif Amerika Serikat mendesak Google untuk memasarkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang disebutkan dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar dan juga kemungkinan mengharuskan Google untuk berjualan Android.
Pejabat antimonopoli mengungkapkan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa memasarkan Android jikalau upaya hukum yang digunakan diusulkan tak mencegahnya mengeksploitasi kendalinya berhadapan dengan sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dimaksud dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di tempat internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google bukan akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang digunakan memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada bursa mesin pencari, telah dilakukan melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker menyatakan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk memacu jadwal intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak beberapa jumlah produk-produk Google” serta merusak penanaman modal perusahaan di teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang digunakan melampaui batas yang digunakan belum pernah terjadi sebelumnya yang akan merugikan konsumen, pengembang, juga bisnis kecil Amerika — dan juga membahayakan kepemimpinan sektor ekonomi lalu teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok bidang Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” lalu bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jikalau Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang berpotensi menyeret persoalan hukum yang dimaksud ke Mahkamah Agung AS.






