JAKARTA – “Terus terang kami cukup prihatin dengan maraknya kejahatan siber belakangan ini,” ungkap Cary Piantono Chief Risk Officer DANA Indonesia di acara ‘Dialog DANA: Bersinergi Mempertahankan Ketenteraman dari Kejahatan Siber’, belum lama ini.
Cary mengatakan, salah satu serangan yang mana mengalami peningkatan adalah phising. Phising adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Misalnya menyamar menjadi orang tertentu.
“Perkembangan phising ini dipicu oleh berkembangnya teknologi kecerdasan buatan/AI. Penjahat siber dapat tambahan mengomunikasikan dengan baik. Misalnya dia memakai Artificial Intelligence untuk menghasilkan SMS penipuan, atau menciptakan skenario agar terlihat tambahan profesional,” ujar Cary.
Lalu, bagaimana cara Dana menjaga keamanan? Cary mengatakan bahwa sistem dalam Dana bisa saja mendeteksi anomali proses yang mana terjadi.
Ia menunjukkan apabila pada satu periode waktu ada satu akun yang digunakan mendapatkan komplain hingga 10 orang. “Maka akan segera ada action,” beber Cary.
Terkait Judi Online, Cary mengumumkan bahwa DANA pernah menemukan adanya lebih lanjut dari 100 penggunan di area wallet yang tersebut melakukan transaksi di dalam satu akun. Maka, tabungan itu pun diblokir oleh sebab itu diduga sebagai pengepul judi online.
Yang tersulit, menurut pimpinan & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara adalah kejahatan penipuan dimana korban membagikan identitas pribadi seperti KTP atau bahkan kode OTP (One Time Password) ke penipu. “Warga Indonesia rasa dermawannya tinggi.
Jangan sampai mereka itu dimanfaatkan. Selain itu, berbagai yang mana kekurangan literasi digital,” tambahnya.
Vince mengumumkan Dana memberikan berbagai pengamanan keamanan berlapis yang digunakan disebut Dana Protection. Mulai dari kode OTP, PIN, pertanyaaan keamanan, tokenisasi, Danaviz (verifikasi wajah), Passkey, hingga Push Verify.
“Dana memiliki 180 jt pengguna dalam Indonesia, jadi keamanan kami anggap sangat penting,” bebernya. “Kami bekerja sebanding dengan berbagai pihak pemerintah, institusi keuangan, hingga asosiasi yang dimaksud kredibel untuk bersama-sama menghentikan kejahatan online,”bebernya.
