RIYADH – Otoritas Pengawasan dan juga Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah dilakukan meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran di area berbagai kementerian serta lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap juga 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, otoritas yang dimaksud mengungkapkan telah dilakukan melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” di area berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap persoalan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan juga pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Akhir Pekan (2/3/2025), beberapa dari merek yang dimaksud ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian kemudian badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan juga Perumahan, dan juga Otoritas Zakat, Pajak, juga Bea Cukai lalu Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus maju dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas tetap saja menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang disebutkan mendesak penduduk untuk melaporkan dugaan korupsi melalui platform digital resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, pada mana otoritas berwenang menangkap banyak pejabat pemerintahan, pelaku bisnis juga para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih lanjut dari USD100 miliar dari merekan yang digunakan ditangkap.
Mereka yang ditangkap membayar denda, yang digunakan nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri bukan bersalah untuk mampu dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman ketika itu mengungkapkan penangkapan kemudian pemidanaan yang dimaksud merupakan sesuatu yang dimaksud harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih besar dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi juga mengirimkan sinyal yang dimaksud jelas bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
