JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di rapat dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan Bapak Presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang mana menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran lalu tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya sebab skema yang tersebut ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh publik yang mana berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan nilai tukar dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di area tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak cuma itu, ada juga yang dimaksud mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tidak ada terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meningkatkan status merek menjadi sub pangkalan yang tambahan mudah diawasi.
“Nah, dengan dia menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh sarana yang tersebut sejenis dengan di tempat pangkalan. Supaya harganya bisa jadi kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang dimaksud mengatakan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memverifikasi pemerintah terus melakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Bahlil juga menegaskan tidak ada ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami untuk rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
