Jakarta – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo – Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang. Pada 2025, penerimaan negara dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, kemudian hibah ditetapkan Mata Uang Rupiah 3.005 triliun.
Besarnya beban pembiayaan pinjaman membebani belanja negara yang mana dibutuhkan untuk meningkatkan peningkatan ekonomi. “Tahun 2025, 45 persen dari pendapatan negara itu habis untuk debt service,” kata beliau pada jadwal Future Policy Dialogue, Katadata pada Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen atau Rupiah 1.353,2 triliun akan dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Mata Uang Rupiah 800,3 cicilan pokok juga Simbol Rupiah 552,9 bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara meninggikan pendapatan.
Beban utang jatuh tempo Mata Uang Rupiah 800 triliun akan segera ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju kenaikan utang cukup pesat. Pada 2014, sebesar Rupiah 2.608,7 triliun sementara ke akhir masa kepemimpinannya utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan Laporan Prestasi APBN yang mana dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September, utang pemerintah telah lama menembus Mata Uang Rupiah 8.641 triliun.
Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Mata Uang Rupiah 775 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Simbol Rupiah 3.621,3 triliun lalu APBN dirancang defisit sekitar Simbol Rupiah 616,2 triliun.
Artikel ini disadur dari Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang
