JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K menyelenggarakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada pengerjaan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Proyek Penguasaan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan lalu Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang digunakan dilakukan di tempat Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, di dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, juga Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau inisiatif pemberdayaan perempuan, tantangan, serta strategi implementasinya, peran pemerintah tempat lalu desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan pada tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau kegiatan yang mana lebih lanjut tajam serta relevan di area tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di area Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang digunakan melibatkan Kemenko PMK kemudian Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan serta Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa juga Pembangunan Daerah Tertinggal, juga Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian serta lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di area desa-desa seluruh Indonesia, menyokong konstruksi yang digunakan inklusif kemudian berkeadilan gender.
