eksekutif Harus Fokus Tarik Pengembangan Usaha yang tersebut Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa pabrik yang mana disertai dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berupaya di tempat Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala pembangunan ekonomi lalu mengupayakan masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan metamorfosis dunia usaha jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor sektor manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, lalu mendatangkan pembangunan ekonomi yang tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia di keterangannya diambil di area Jakarta, Awal Minggu (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, juga belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu sanggup dilaksanakan dengan pemberian subsidi terhadap korban PHK, menyediakan acara pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar merekan bisa jadi bekerja di tempat sektor lain, serta menghubungkan merek dengan prospek kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang tersebut dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang dimaksud menganggur kemudian total ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di area awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran dalam Indonesia menempati level tertinggi di tempat ASEAN. Setiap April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Negara Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) lalu Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, merekan yang digunakan terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan mencoba dalam Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik penanam modal apabila tantangan lain tak dibenahi.

“Memang kita berhasil naik di peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang digunakan berbelit, juga kebijakan yang tersebut banyak berubah harus segera diperbaiki untuk menggalakkan tambahan sejumlah investasi,” ujarnya.