
JAKARTA – Sekretaris Jendral Asosiasi Organisasi Pameran Indonesia ( ASPERAPI ), Jeffrey Eugene memohon pemerintah menjaga sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Hal ini dilaksanakan setelahnya pengakhiran kontrak yang mana diadakan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan DKI Jakarta Convention Center (JCC) Senayan , Jakarta.
Menurut Jeffrey, pembaharuan pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan kemudian menggerakkan sejumlah pengguna JCC berpindah ke venue lainnya.
Ia mengawasi situasi yang dimaksud terjadi pada JCC terkait rencana pengelolaan venue yang disebutkan oleh PPKGBK menciptakan berbagai anggotanya khawatir. Pasalnya, pembaharuan pengelola sanggup mengancam standar layanan di dalam JCC yang tersebut selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE di tempat Indonesia, bahkan di dalam Asia.
“Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE. Tapi anggota ASPERAPI selalu memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang tersebut utama pengelolanya telah teruji bertahun-tahun. Standar layanan yang digunakan selama ini diterapkan oleh pengelola JCC sangat tinggi, makanya event organizer (EO) baik lokal maupun asing terus-menerus repeat order,” kata Jeffrey, Hari Jumat (22/11/2024).
Sambung ia menambahkan, meninjau pengalaman serta fakta yang dimaksud terjadi di area lapangan usaha MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang digunakan dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang dimaksud dimiliki dan juga dikelola oleh PT Ibukota International Expo.
Saat ini juga sedang ada penyelesaian penyelenggaraan venue baru di area kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih tinggi dari 120 meter persegi yang dimaksud juga akan dikelola oleh swasta.
“Sebagai pelaku usaha, ASPERAPI akan terus-menerus membantu upaya pemerintah untuk terus meningkatkan sumbangan sektor MICE ini terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim lapangan usaha ini selalu kondusif serta memverifikasi diterapkannya standar layanan yang digunakan tinggi, profesional, akuntabel juga terukur seperti yang digunakan sudah ada diberikan oleh venue-venue besar seperti JCC,” tambah Jeffrey.
Lebih sangat jauh Jeffrey menegaskan, mengatur lapangan usaha MICE itu sulit. Karena hal ini tak cuma berkaitan dengan kompetensi dan juga rekam jejak, tetapi juga jejaring usaha yang digunakan tentunya dibangun bertahun-tahun. Karena itu adanya ancaman terhadap inovasi pengelola dalam JCC telah terjadi menjadi perhatian penting ASPERAPI.
Apalagi dalam lapangan usaha MICE Indonesia bukan berbagai pelaku usaha yang dimaksud memiliki kemampuan mengatur venue sebesar JCC. Bahkan sebagian besar pengelola venue baik yang mana ada di tempat Ibukota maupun di dalam berbagai kota lainnya dalam Indonesia pernah belajar juga terhubung dengan pengelola JCC pada waktu ini.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan segera melanjutkan kerjasamanya. Apalagi jikalau pengelola baru memiliki kualifikasi lalu akuntabilitas yang dimaksud tambahan rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. pemerintahan harus mengambil tindakan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak kemudian jangka pendek,” tegasnya.






