JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imigrasi kemudian Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pengamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada pertemuan keduanya di tempat Gedung Kementerian Imigrasi juga Pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan pengamanan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang dimaksud menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju membantu Kementerian PPMI pada memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi dan juga implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang digunakan kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja serupa dengan TNI juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan di tempat wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan juga Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Perkuatan pengawasan di area perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja identik ini, teristimewa di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja identik antara Kementerian PPMI serta Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat dia pada kancah internasional.
