JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad menerbitkan pernyataan menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat mampu dipakai untuk menambahi anggaran kegiatan makan bergizi gratis . Dia menegaskan, penyelenggaraan dana zakat mampu dipakai pada kegiatan makan bergizi gratis bila sasarannya adalah publik fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang mana berhak menerima zakat kemudian infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang benar sasarannya nanti untuk fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor ketika ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukanlah tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang dimaksud memang sebenarnya mustahik, yang tersebut perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya hanya sekali menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan terus-menerus kami sampaikan, siapa cuma yang tak bisa saja makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran inisiatif makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan serta suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa jadi dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons acara MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya saja mengandalkan APBN.
“Saya meninjau begini memang benar negara pasti dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin inisiatif makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya sekadar kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu bukan akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Ibukota Pusat, Selasa (14/1/2025).
