JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menghasilkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh lalu memang benar tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang dimaksud tiada mengikat kepala tempat yang berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian mampu sekadar ke depan instruksi sejenis mampu diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang mana dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa jadi cuma bergabung menggerakkan massa mengupayakan adanya perubahan, juga apabila itu terjadi kedudukan pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, kemudian tidaklah sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa melebihi kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area serta delegasi kepala area yang tersebut berasal dari PDIP. Megawati mengajukan permohonan kadernya untuk tak terlibat pada kegiatan retreat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area serta delegasi kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di tempat Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang mana sudah ada pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area serta delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala wilayah juga delegasi kepala area untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di tempat Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
