JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar berbagai laporan yang mengumumkan jikalau sejumlah institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pendapat pemilihan kepala daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu berbagai laporan terhadap institusi negara yang tersebut tidak ada netral,” kata Megawati pada tayangan video yang dimaksud diputar pada waktu jumpa pers di dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap warga Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud lalu mengimbau penduduk tetap memperlihatkan teguh berhadapan dengan preferensi urusan politik mereka itu di tempat pemilihan kepala daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung penduduk di dalam Ghana yang mana menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah kemudian duta kepala tempat dengan bijak. Pilih yang digunakan terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
