JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan dan juga pertanian sebagai isu masyarakat yang tersebut strategis lalu prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan rakyat akibat pelibatan masif TNI terlibat juga cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil serta militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil lalu birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando serta kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang telah lama dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di tempat kawasan regional lalu global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Global pada 2023 di mengukur kinerja dan juga efektivitas pemerintahan di dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang dimaksud serupa persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi juga inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan juga mengguritanya korupsi di area semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional serta melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang digunakan lebih tinggi efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah pernah terlatih dengan pola komando yang digunakan terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang tersebut lebih besar terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa jadi mengadopsi yang disebutkan dalam masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi hanya saja bisa jadi dijalankan pada rentang waktu, kondisi serta skala tertentu agar tidak ada menjadi bias, tumpang tindih dan juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
