JAKARTA – Inisiatif Kartu Indonesia Seimbang ( KIS ) yang digunakan dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan di area Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang mana memproduksi BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan di tempat puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah pernah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk meyakinkan distribusi Kartu Indonesia Optimal bisa saja lebih besar merata sehingga seluruh warga mampu mendapatkan akses di area bidang kebugaran dan juga memverifikasi rakyat yang mana telah miliki Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang dimaksud sesuai standar kemudian berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah tempat bersinergi juga berperan berpartisipasi di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras serta sanksi terhadap rumah sakit yang memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang dimaksud memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, bisa jadi dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang tersebut bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Daerah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tidaklah mempersulit warga yang digunakan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya hanya saja minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi penyebaran virus Corona pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona sudah merusak tatanan kondisi tubuh tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kondisi tubuh tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
