JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang mana lain, satu provinsi ke provinsi yang digunakan lain, satu wilayah ke wilayah yang tersebut lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan metamorfosis digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet lalu peningkatan infrastruktur digital , khususnya di area wilayah Terdepan, Terpencil, juga Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet di area Indonesia lewat berbagai kegiatan di dalam Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di dalam Indonesia),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, eksekutif melalui Kemenkominfo telah dilakukan melakukan banyak upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan Kemenkominfo seperti penyelenggaraan infrastruktrur dalam bentuk Base Transreceiver Station (BTS) di area wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet pada Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di area indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pembagian merata akses internet, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar (3T). Menururnya, konstruksi akses internet tak diadakan belaka di dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus di dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur juga sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga juga kompetensi yang dimaksud harus dimiliki oleh rakyat di area Indonesia Timur, rakyat yang di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih tinggi merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, publik sipil juga miliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 mampu dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah serta tugas civil society, tugas masyarakat, kita sama-sama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas lalu internet yang komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
