JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada biaya keperluan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Sektor Bisnis dan juga Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang disebutkan sejenis belaka pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol serta akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, mirip hanya pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang tersebut memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan rakyat Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tiada otomatis mempengaruhi target peningkatan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan sektor ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan perekonomian mengandalkan lebih banyak konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
