Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran harus tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Tambahan itu diperlukan untuk mewujudkan misi Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan sektor ekonomi 8 persen lalu sebagai awalnya sektor ekonomi tahun depan penting digenjot agar bertambah 5,8 – 5,9 persen.
“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo di kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue dalam Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
APBN 2025 mematok target belanja negara Rp3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan akan sejumlah digunakan untuk membayar utang jatuh tempo juga bunga utang.
Dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp800,3 triliun, sementara bunga utang yang mana perlu dibayar sebesar Rp552,9 triliun.
Artinya, sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN akan digunakan untuk membayar pokok dan juga bunga utang. Angka itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun.
“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik yang digunakan berasal dari pajak maupun tidak pajak, digunakan untuk membayar pokok juga bunga utang. Lalu, pada mana ruang fiskalnya?” kata dia.
Mengingat keadaan itu, Drajad berpendapat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) berubah menjadi lebih lanjut tinggi.
BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni metamorfosis kelembagaan, teknologi, juga kultur.
Ia mengakui pembentukan BPN tidak ada dan juga merta mengerek pendapatan negara di waktu singkat. Namun, ia yakin BPN dapat berubah menjadi pemicu akselerasi perubahan itu.
Dalam UU APBN 2025, otoritas menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, juga pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, dan juga Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Hashim: Rp300 tiliun menguap dalam lahan sawit
Sebelumnya, pendatang dekat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mendengar adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor bidang perkebunan sawit sebesari Simbol Rupiah 300 triliun.
Hashim menceritakan, ia mengetahui hal itu dari Prabowo yang dimaksud mendapatkan data itu dari Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman serta Pengembangan Usaha (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha perusahaan sawit yang dimaksud nakal,” ujar Hashim pada acara Diskusi Kondisi Keuangan Kamar Dagang lalu Industri bersatu Pengusaha Internasional Senior di dalam Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Mata Uang Rupiah 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah telah terjadi menyampaikan peringatan oknum-oknum pengusaha perusahaan nakal tersebut. “Tapi sampai sekarang merekan belum bayar,” ucapnya.
Hashim mengungkap, Prabowo Subianto sudah mengimpun lebih besar dari 300 nama entrepreneur nakal yang dimaksud melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara dapat menerima Rupiah 50 triliun setiap tahunnya dari upaya aksi lanjut pelaku bisnis sawit yang tersebut nakal ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai inisiatif quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah acara Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Mata Uang Rupiah 5 triliun yang digunakan kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa saja memberikan makanan gratis pagi juga siang untuk 9 jt jiwa,” katanya.
Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo bahkan sudah mengantongi nama menterinya.
“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya telah ada,” ujar Hashim.
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk-produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.
Salah satu tindakan dengan cara penegakan aturan pajak yang dimaksud akan dijalankan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) lalu teknologi informatika (TI). Hashim juga menegaskan pemerintah tidaklah akan meninggal tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan entrepreneur tak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.
Oyuk Ivani S berkontribusi di penulisan artikel ini.
Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini adalah Fasilitas yang Mereka Dapat
Artikel ini disadur dari Prabowo Perlu Tambahan Rp300 T di APBN 2025 agar Pertumbuhan Ekonomi Meroket 8 Persen
