JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pendapat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang mana akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa jadi berjalan dengan jujur kemudian adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di dalam daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di area Indonesia dalam mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang dimaksud harus dijalani dengan gembira serta sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan untuk KPU dan juga Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohon untuk dapat menegaskan semua proses Pemilihan Kepala Daerah yang digunakan akan dilangsungkan serentak dalam 545 wilayah berjalan dengan lancar juga aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di dalam setiap tempat yang tersebut menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan menjaga komitmennya untuk melakukan konfirmasi Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatatkan ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di tempat mana 183 dalam antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menggalakkan rakyat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Warga sanggup melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga memacu pasangan calon (paslon) kemudian partai-partai pendukungnya untuk menjamin Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
