JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang digunakan diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri kemudian perwakilan menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dimaksud dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai urusan politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, serta Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, serta bahkan mengesampingkan profesional yang tidaklah berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di area mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tidaklah terikat dengan kepentingan partai, lalu hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman pada sektor yang dimaksud merek tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional juga teknokrat yang dimaksud berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, dan juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, lalu urusan politik dagang sapi istilah populer yang digunakan menggambarkan negosiasi urusan politik yang tersebut transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo tambahan diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
