JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Diskusi 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang dimaksud serupa juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang dimaksud masuk dan juga aktivitas sektor dari 24 KEK yang tersebut telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar perkembangan ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang dimaksud dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah di dalam bidang kegiatan ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim mencoba terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di tempat daerah, khususnya anggota majelis di dalam tingkat kota dan juga kabupaten seharusnya mampu menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala kemungkinan yang dimaksud dapat mengganggu kegiatan dunia usaha dalam wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan serta iming-iming uang.
“Para anggota komite ini harus menarik batas tegas kemudian memberikan edukasi untuk penduduk pentingnya cipta kondisi untuk menyokong perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan dan juga Uang
Sebagaimana diketahui bersatu telah dilakukan terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di dalam kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa orang pihak, telah dilakukan ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan kegiatan ekonomi dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tak sepenuh hati memperkuat kebijakan pemerintah, inilah waktu yang dimaksud tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi di Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih dia yang tersebut terpilih dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut tiada klir,” pungkasnya.
