JAKARTA – Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar pada Asia Tenggara sudah pernah resmi menjadi anggota terbaru BRICS , demikian diberitahukan oleh kementerian luar negeri Brasil pada Hari Senin (6/1/2024).
Brasil tahun ini menjabat sebagai presiden asosiasi yang digunakan beranggotakan negara-negara berkembang, kemudian sebuah pernyataan dari kementerian luar negerinya menyoroti arti penting Indonesia bagi negara-negara Selatan.
Dengan Pendapatan Domestik Bruto sekitar USD1,4 triliun, populasi melebihi 280 jt juga perkembangan dunia usaha tahunan melebihi 5% selama hampir satu dekade terakhir, Indonesia dianggap sebagai salah satu lingkungan ekonomi negara tumbuh yang mana paling dinamis di tempat dunia.
“Indonesia bersatu dengan anggota-anggota lain dari kelompok ini membantu reformasi lembaga-lembaga pemerintahan global kemudian berkontribusi secara positif terhadap pendalaman kerja sejenis dalam kawasan Selatan Global, yang mana merupakan isu-isu prioritas bagi kepresidenan Brasil di area BRICS,” ujar kementerian tersebut, dilansir dari South China Morning Post, Selasa (7/1/2024).
Indonesia adalah negara pertama yang tersebut bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh sejak kelompok ini dibuka untuk ekspansi pada Kongres Level Tinggi (KTT) 2023 di area Johannesburg, Afrika Selatan. Anggota awal BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan.
Di bawah kepemimpinan Rusia tahun lalu, BRICS memperkenalkan kategori negara mitra yang menerima 11 negara, termasuk Bolivia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, dan juga Vietnam.
Pemerintah Indonesia telah dilakukan menyatakan minat untuk menjadi anggota penuh pada 2023, tetapi penerimaannya ditunda dikarenakan pemilihan umum dalam Indonesia yang dimaksud dijadwalkan pada 2024.
Menurut juru bicara otoritas Brasil, proses ini dilanjutkan pasca pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada Oktober.
“Negara-negara BRICS, melalui konsensus, menyetujui masuknya Indonesia ke di kelompok ini, sesuai dengan prinsip-prinsip panduan, kriteria serta prosedur-prosedur untuk memperluas kerangka kerja keanggotaan yang digunakan telah terjadi disepakati di dalam Johannesburg,” demikian pernyataan kementerian luar negeri Brasil.
