JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada masa kepresidenan keduanya, memperkenalkan banyak kebijakan yang memicu kontroversi kemudian dianggap merugikan rakyat Palestina.
Pada masa kepresidenan pertama, Trump juga menghasilkan banyak kebijakan yang digunakan merugikan Palestina. Salah satunya adalah secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
3 Kebijakan Donald Trump yang dimaksud Dianggap Anti-Palestina
1. Proposal Mengambil Alih Kawasan Gaza oleh AS
Pada Februari 2025, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Daerah Gaza dan juga memindahkan sekitar 2 jt penduduk Palestina ke negara-negara tetangga.
Dia berencana mengembangkan Daerah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”, bahkan tiada menghentikan kemungkinan penyelenggaraan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang digunakan menyampaikan rencana yang dimaksud sebagai bentuk “pembersihan etnis” Palestina.
2. Penangkapan Aktivis Palestina dalam AS
Pada Maret 2025, agen imigrasi Negeri Paman Sam menangkap Mahmoud Khalil, pribadi peserta didik pascasarjana Palestina pada Universitas Columbia yang dimaksud dikenal terlibat pada membantah pro-Palestina.
Penangkapan ini sejalan dengan tindakan keras pemerintahan Trump terhadap aktivis anti-Israel lalu memicu kecaman dari kelompok-kelompok hak sipil yang mana melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.
3. Penghentian Bantuan Amerika Serikat untuk Palestina
Selain itu, Trump memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial Amerika Serikat untuk Palestina, yang dimaksud sebelumnya digunakan untuk mengupayakan acara kemanusiaan juga pembangunan.
Kebijakan ini memperburuk kondisi perekonomian dan juga sosial pada wilayah Palestina, meningkatkan ketegangan serta penderitaan rakyat Palestina.
Ketiga kebijakan yang dimaksud menyebabkan pertanyaan kritis tentang komitmen Amerika Serikat terhadap proses perdamaian Timur Tengah serta hak-hak rakyat Palestina.
