JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik di area tempat menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.
”Polri harus mampu menjamin lalu menegaskan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan terperiksa yang mana terjadi di area tingkat daerah, khususnya Maluku di masa tahapan pilkada adalah tindakan yang mana murni merupakan law enforcement dan juga bebas dari kepentingan urusan politik praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan juga jajaran Kapolda se-Indonesia dalam Gedung DPR Senayan, Jakarta, Mulai Pekan (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, di praktiknya banyak ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon kemudian memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga mengakibatkan konflik of interest kemudian berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menghasilkan borderline untuk seluruh jajarannya di tempat tingkat daerah. Hal itu agar Polri masih berpegang pada netralitas lalu profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang digunakan fair.
“Ini harus dipertegas di dalam pada forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri pada tingkat wilayah agar tidak ada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan urusan politik pribadi lalu mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas juga profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak kemungkinan besar dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya pribadi mantan Bhayangkari yang sudah ada bertahun-tahun berada pada lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.
