JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut dalam pesisir laut Tangerang, Banten yang digunakan terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang dimaksud menghebohkan umum tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran perkembangan pagar laut di area Tangerang. Tak hanya sekali ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar penduduk bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil di dalam reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran biaya minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar lantaran menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di tempat wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila dalam depan mata hanya kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tiada ada semangat dan juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator dengan syarat Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil juga ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang mana bukan sanggup dijalankan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini bukan murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar sekadar sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah terjadi melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, dan juga otoritas Provinsi Banten lalu melibatkan 1.210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang saat ini sudah pernah dibongkar.
