JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang dimaksud berbasis bergerak pada bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui arahan singkat, Awal Minggu (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mana mengumumkan “di menghadapi kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa saja duduk bareng untuk mencari titik berada dalam melawan persoalan yang ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise kemudian kematangan mengamati masalah ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono kemudian Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih di Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang tersebut diselenggarakan di dalam Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang dimaksud dijalankan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah lama mendapat dukungan dari para PMI dalam daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal lalu pengkhianatan.
